Pengoperasian PDAM Senayang Terkendala Biaya Operasional

Kabid Cipta Karya DPUPR-PKP Kabupaten Lingga, Agus Fitrianto (Ist)

Lingga (TERBILANG) – Pengoperasian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kelurahan Senayang, Kecamatan Senayang yang hingga hari ini tak kunjung beroperasi hal itu didasari beberapa kendala.

Kepala bidang (Kabid) Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-PKP) Kabupaten Lingga, Agus Fitrianto mengatakan, kendala yang memang memiliki pengaruh besar terhadap pengaktifan PDAM Senayang yakni biaya operasional untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal itu dikarenakan, PDAM di wilayah tersebut menggunakan sistem pompa. Sehingga untuk pengaktifan mesin tersebut, tentu saja membutuhkan bahan bakar yang cukup besar.

“Jadi, setelah dihitung, kita kekurangan biaya operasional untuk mengadakan minyak itu. Jadi, makanya kita belum mengaktifkan. Terlebih lagi karena tarif atara PDAM Daik, Dabo maupun daerah selain itu belum sama, kita belum bisa mensubsidi disana (Senayang),” ungkapnya, Senin (06/02).

Dikatakannya, jika tarif antara PDAM Daik serta Dabo satu sama lainnya serupa, baiaya operasional pengoperasian PDAM Senayang bisa ditutupi.

“Sebenarnya untuk biaya operasional ini dari kita. Dengan kita bangun itu kan kita tarik tarif ni, tarif itu di tarik. Misalkan kita hitung berapa kapasitas air, berapa kubik yang dipakai, baru kita tarik. Ternyata itu pun tidak cukup,” terangnya.

Terkait hal tersebut, ia mengakui pihaknya telah berkali-kali meminta bantuan kepada Pemprov Kepri dan mendapatkan respon positif. Namun, untuk menganggarkan biaya operasional tersebut, kondisi keungan baik Lingga maupun Kepri sedang defisit sehingga hal itu gagal terlaksana.

“Sebenarnya kami kemarin sudah ingin mencoba. Itu satu bulan butuh sekitar Rp48 juta untuk minyaknya. Jadi, karena kita kekurangan biaya operasional, ini gagal berfungsi,” imbuhnya.

Sementara itu, disampaikan Agus jika pembangunan fasilitas air bersih di Kelurahan Senayang tersebut sia-sia, artinya kedepan pihak pemerintah tidak dapat menemukan solusi. Namun, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, pihaknya tetap mencarikan solusi untuk dapat diaktifkan.

“Ada satu lagi wacana untuk mengganti sistem pompa dengan tenaga surya, kita akan mengajukan ke provinsi,” tutupnya.