Pemerhati: Camat Tak Perlu Tutup Warung Tepi Sungai Tande

Warung Tepi Sungai Tande Daik Lingga. Ist

Lingga (TERBILANG) – Pemerhati kebijakan daerah aliaran sungai (DAS), Abdul Karim menilai pihak Kecamatan Lingga tidak seharusnya melarang pemilik warung kuliner di tepian sungai Tande Daik Lingga untuk beroperasi, lantaran adanya indikasi melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang aliran sungai.

“Kalau hanya gazebo terbuka dan jika banjir tidak jadi penghalang, mestinya tidak mengapa. Yang jadi masalah itu, jika gazebo tertutup dan jadi permanen. Itu bisa menghambat aliran air jika banjir,” kata dia.

Pada dasarnya, menurut Karim, memang tidak boleh mendirikan bangunan di sepadan sungai, seperti yang diatur oleh Kemen-PUPR nomor 28 tahun 2016, yang dulunya tertuang dalam PP nomor 38 tahun 2011.

Aturan itu di buat, atas dasar kekhawatiran pemerintah terkait keberadaan bangunan permanen di vantarsi sungai, meskipun hanya warung. Karena ditakutkan akan jadi bangunan permanent.

Tapi hal itu dapat diatasi oleh pemerintah setempat dengan membuat kebijakan, bangunan yang boleh di sepadan sungai adalah bangunan tertentu dan tidak berpotensi menghalangi arus air saat banjir.

“Bisa sebenarnya di buat aturan bahwa itu hanya untuk ruang makan dan tempat duduk. Untuk produksinya dilakukan di tempat yang jauh dari sungai. Jadi hanya scemavamo gazebo-gazebo saja yang berdiri di pinggir sungai,” kata dia.

Jika pemerintah dapat menciptakan aturan seperti itu, akan jauh lebih baik dan tidak terkesan arogan seperti penilaian masyarakat yang timbul akhir-akhir ini.

Bahkan kalau bisa di buat seperti itu, lanjut Karim, pemerintah malah bisa memfasilitasi kawasan ini menjadi kawasan kuliner pinggir sungai.

Dia juga menilai, cara pemerintah kecamatan tidak tepat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, dengan cara menghentikan kegiatan usaha kecil seperti itu.

Seharusnya, kekhawatiran bahwa mendirikan bangunan di sepadan sungai itu berbahaya karena berpotensi sebagai penyebab banjir, didudukkan bersama dan diterapkan secara bertahap.

Agar kedepannya nanti, masalah ini tidak hanya milik pemerintah saja, namun menjadi atensi semua pihak dalam mengatasi banjir.

“Jika warga bisa diajak bicara, akan lebih baik. Dibentuk kelompok peduli sungai sehingga mereka juga bisa ikut menjaga sungai,” tutupnya.

Sebelumnya, pihak kecamatan mempersoalkan pembangunan dua rumah makan dikampung Tanda Hulu. Pemerintah meminta usaha yang baru akan diaktifkan tersebut untuk tidak beroprasi.

Warga maupun pengusaha merasa keberatan sebab Perda yang menjadi alasan pemerintah menegur tersebut belum pernah diketahui masyarakat atau tidak pernah sama sekali disosialisasi.

Ketua RT 2 kampung Tanda Hulu, Hudhri juga membenarkan hal ini. Sampai dengan turunnya surat dari kecamatan tersebut, pihak RT maupun RW belum mengetahui Perda yang dianggap sebagai dasar pemerintah melakukan penertiban.

“Kami ditingkat RT tidak tau ada perda KSA ini. Jadi saat masyarakat kami membangun usaha, kami tidak dapat memberi saran. Apalagi soal aturan pemerintah itu. Kalau jauh-jauh hari kami diberitahunan, tentulah kami sampaikan kepada warga agar tidak menyalahi aturan,” beber Hudhri.

Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang KSA ini baru disahkan DPRD pada bulan September 2016 lalu. Perda tersebut juga belum dievaluasi gubernur Kepri namun pihak pemerintah bersikeras untuk melakukan penertiban.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *