Masyarakat Natuna Berpotensi Tolak Pembangunan Penjara Khusus

Kota Ranai Pulau Bunguran Kabupaten Natuna Besar, tampak dari atas. Net

Tanjungpinang (TERBILANG) – Masyarakat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berpotensi menolak rencana pembangunan penjara khusus di daerah itu, karena menimbulkan kesan negatif, kata pengamat hubungan internasional, Sayed Fauzan.

“Lagi-lagi menteri mengambil keputusan ‘top down’, tidak menyerap aspirasi masyarakat. Seharusnya, pendapat dan usulan masyarakat diserap sebelum mengambil kebijakan,” tambahnya, yang juga Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Jumat.

Sayed mengemukakan posisi Natuna sangat strategis, karena berbatasan dengan sejumlah negara. Perhatian pemerintah terhadap Natuna dalam beberapa tahun terakhir cukup besar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, contohnya berupaya keras menangkap nelayan asing yang mencuri ikan di Natuna. Kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti itu juga berupaya meningkatkan produktivitas nelayan dengan mendatangkan nakhoda kapal asal Jawa, namun mendapat penolakan.

Susi juga berkeinginan mendorong agar dibangun penjara yang menahan nelayan asing sementara waktu. Sementara sekarang Kementerian Hukum dan HAM Yasonna Laoly merencanakan pembangunan penjara khusus untuk teroris.

“Masing-masing menteri memiliki keinginan tersendiri, terkesan tidak koordinatif. Seharusnya, menteri-menteri memiliki level koordinasi searah,” katanya.

Sementara Presiden Joko Widodo ingin memperkuat pertahanan keamanan di Natuna, karena sebagai salah satu pintu masuk Indonesia. Natuna pun dibangun pangkalan TNI untuk memperkuat pertahanan keamanan di Natuna.

Namun kebijakan itu kurang tersosialisasi sehingga mendapat penolakan dari berbagai pihak di Natuna, karena menimbulkan kesan di daerah tersebut bermasalah.

Urusan pertahanan keamanan, kata dia, memang otoritas pemerintah pusat, namun alasan membuat kebijakan perlu disosialisasikan sehingga dapat dipahami.

“Bayangkan saja, ketika Natuna akan diperkuat sistem pertahanan keamanan, mendapat penolakan, apalagi membangun penjara khusus,” katanya.

Sayed mengingatkan pemerintah dalam mengambil kebijakan harus melalui perencanaan yang matang sehingga didukung oleh masyarakat.

“Harus memiliki alasan yang kuat dalam mengambil kebijakan, bukan kebijakan parsial,” ujarnya.

ANTARA