Fraksi Golkar Duga Ada Kesalahan Pengeloaan PAD Tanjungpinang

Ilustrasi

Tanjungpinang (TERBILANG) – Fraksi Golkar DPRD Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menduga terdapat kesalahan dalam pengelolaan pendapatan asali daerah (PAD) karena cenderung menurun sejak tahun 2015.

Anggota Fraksi Golkar Ade Angga, yang juga Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang, di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan tahun 2015 PAD mencapai Rp115 miliar, mengalami penurunan pada tahun 2016, padahal mal, swalayan dan restoran baru beroperasi.

“Rasanya tidak mungkin, sulit dipercaya, PAD turun pada saat ada mal baru, swalayan dan restoran baru beroperasi. Seharusnya kan bertambah,” katanya.

Dia mendukung Pemkot Tanjungpinang berupaya meningkatkan PAD dengan berbagai cara. Namun keinginan untuk meningkatkan PAD sebaiknya tidak dengan semakin membebani masyarakat melalui pungutan retribusi.

“Saya tidak setuju jika retribusi tingkatkan, apalagi sampai membebani masyarakat. Jika ingin masyarakat sejahtera seharusnya kurangi beban hidupnya,” ujarnya.

Angga mengingatkan pemerintah pada prinsip retribusi yakni pungutan publik dilakukan bila fasilitas umum memadai. Sebagai contoh, retribusi parkir kendaraan seharusnya dikelola secara maksimal setelah lahan parkir memadai.

“Jadi pungutan itu bukan untuk membangun fasilitas, melainkan fasilitas disiapkan secara maksimal baru dilakukan pungutan retribusi,” katanya.

Dia juga menyinggung kinerja pemerintah yang sampai hari ini belum berhasil menarik investasi asing di Tanjungpinang. Padahal investasi asing itu akan memberi manfaat yang besar pada daerah, seperti menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan PAD.

“Sampai sekarang investasi asing masih nol di Tanjungpinang,” katanya.

Angga mengatakan sektor pariwisata di Tanjungpinang juga masih dapat ditingkatkan. Tanjungpinang, kota yang indah, dan menyimpan banyak sejarah.

“Sektor pariwisata di Tanjungpinang jika dikelola dengan baik, saya rasa akan meningkatkan PAD,” katanya.

ANTARA