Bupati Lingga Kukuhkan Tim Saber Pungli

Bupati Lingga menyerahkan SK Pengukuhan Tim Saber Pungli kepada Ketua Saber Pungli Lingga, Kompol Ikhsan B Syahroni. Hms

Lingga (TERBILANG) – Bupati Lingga Alias Wello kukuhkan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) kabupaten setempat di Gedung Nasional Dabosingkep, Jum’at (12/1).

Alias Wello dalam sambutannya mengatakan, dengan terbentuknya tim Saber Pungli di Kabupaten Lingga, diharapkan dapat menciptakan kualitas pelayanan publik baik pemerintah kabupaten maupun instansi vertikal menjadi lebih maksimal dan bebas dari Pungli.

“Kepala SKPD di Lingga saya ingatkan, saya tidak akan membantu, bila nanti tim mendapatkan ada praktek Pungli di SKPD yang saudara pimpin. Optimalkan SDM yang ada untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.

Pada dasarnya, dia menjelaskan, tujuan pembentukan tim Saber Pungli ini untuk menjawab tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang maskimal dan bebas dari segala pungutan liar.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat terhadap aturan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kepengurusan pemerintahan.

Alasan Presiden RI mengeluarkan Kepres pembentukan tim Saber Pungli hingga ke daerah-daerah juga didorong oleh fakta bahwa kasus pungli semakin marak di tanah air, dan membutuhkan penanganan ekstra dalam mengatasi masalah tersebut.

“Kita berharap tim ini menjadi solusi penertiban pungli di Kabupaten Lingga,” tutupnya.

Sementara itu, Wakapolres Lingga Kompol Ikhsan B Syahroni yang ditunjuk sebagai ketua tim Saber Pungli Lingga mengatakan, tahap awal ini tim akan melakukan konsolidasi secara merata kepada semua pihak di Kabupaten Lingga.

“Posko sudah disiapkan, kami akan melakukan koordinasi dengan semua unsur masyarakat. Target utama kami adalah instansi pelayanan publik,” kata dia.

Pada dasarnya, Menurut Ikhsan, tim Saber Pungli yang ia pimpin tersebut bertugas sebagai pencegah dan penindak kegiatan Pungli di setiap instansi negara yang ada di Lingga.

“Semua urusan pemerintahan yang membutuhkan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), harus ada indeks harga sesuai ketentuan yang diatur. Diluar hal ini adalah Pungli,” tegas Ikhsan.

Dia mengimbau setiap instansi pemerinrah di Kabupaten Lingga memperhatikan hal tersebut, karena apabila ditemukan, tim Saber Pungli akan memberikan sanksinya.

ANTARA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *